Tentang laporan ini. Ini adalah analisis sisi pasokan (kapasitas sistem kesehatan) untuk penyakit ginjal kronik (PGK / chronic kidney disease, CKD) dan terapi pengganti ginjal (dialisis: hemodialisa dan dialisis peritoneal/CAPD) di Indonesia. Pertanyaannya bukan “berapa banyak pasien yang terlayani”, melainkan apakah sistem punya tenaga (nefrolog, perawat dialisis), fasilitas (unit dialisis), obat, informasi, pembiayaan, dan tata kelola untuk merawat CKD dan ESRD, dan seberapa timpang sebarannya secara geografis. Kerangka: enam pilar sistem kesehatan WHO + sintesis Ketersediaan, Keterjangkauan, Mutu (Availability-Accessibility-Quality, AAQ). Analisis ini berdiri sendiri (pembiayaan dihitung langsung dari klaim, tidak bergantung pada laporan sisi permintaan).

Peta pilar (WHO building blocks): 1 Penyediaan layanan (fasilitas dialisis & CKD) · 2 Tenaga kesehatan (nefrolog, Sp.PD, perawat dialisis) · 3 Sistem informasi · 4 Akses obat esensial (CKD/ESRD) · 5 Pembiayaan (belanja JKN CKD + dialisis) · 6 Kepemimpinan & tata kelola · diikuti Skor AAQ dan Keterbatasan data.

1 Ringkasan eksekutif

181
Nefrolog nasional (Sp.PD-KGH 168 + Nefrologi 13) = 0.64 per 1 juta penduduk. Sangat jauh di bawah kebutuhan untuk ~1,080,868 pasien CKD.
86.4%
Kabupaten/kota tanpa konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH). Perawatan ginjal lanjut praktis tak terjangkau di luar kota besar.
981
RS menyediakan layanan dialisis (HD atau CAPD) = 981 dari 3,275 RS (30.0%). Bertumpu pada penyakit dalam umum, bukan unit ginjal khusus.
45.1%
Kabupaten/kota tanpa satu pun unit dialisis (gurun dialisis). Pasien harus menempuh jarak jauh untuk cuci darah rutin.
Rp 9.9 T
Belanja JKN untuk CKD pada 2024 (proyeksi nasional tertimbang); 69% di antaranya untuk prosedur dialisis. Kumulatif 2015-2024 ~Rp 55.1 triliun.
Temuan inti. Kapasitas sisi pasokan untuk penyakit ginjal kronik dan dialisis di Indonesia sangat terbatas dan terkonsentrasi tajam di Jawa dan perkotaan, sementara beban pembiayaannya termasuk yang terbesar dalam JKN. Indonesia hanya memiliki 181 nefrolog (0.64 per juta penduduk) untuk merawat sekitar 1,080,868 pasien CKD terdiagnosis; 86.4% kabupaten/kota tanpa konsultan ginjal (Gini 0.925). Layanan dialisis ada di 981 RS tetapi 45.1% kabupaten/kota tetap menjadi gurun dialisis. Pada saat yang sama, belanja JKN untuk CKD mencapai Rp 9.9 triliun pada 2024 dengan dialisis menyerap 69.2%, beban yang jatuh berat pada usia produktif (45-59 tahun). Pola ini menunjukkan sistem yang membiayai terapi pengganti ginjal yang mahal sambil kekurangan kapasitas hulu (pencegahan, deteksi dini CKD, dan tenaga ginjal di daerah).

2 Fondasi: kerangka, denominator, dan sumber data

Kerangka & denominator

Kerangka enam pilar sistem kesehatan WHO (penyediaan layanan, tenaga kesehatan, sistem informasi, akses obat esensial, pembiayaan, tata kelola). Denominator: proyeksi penduduk BPS 2025 (284,438,930 jiwa, 514 kabupaten/kota). Untuk konteks kebutuhan, estimasi pasien CKD terdiagnosis = 1,080,868 (0,38% prevalensi Riskesdas 2018) dan estimasi pasien dialisis prevalen ~37,546 (proksi IRR ~132 per 1 juta penduduk). Kepadatan tenaga dilaporkan per 100.000 penduduk total (konvensi WHO untuk spesialis) dan, untuk tenaga khusus ginjal, juga per 100.000 pasien CKD (ditandai).
Sumber: SDM = DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025 (headcount per faskes + izin praktik/SIP); fasilitas = SIRS 2025-10 (3,275 RS, kolom layanan 0/1); pembiayaan = Data Sampel BPJS reguler 2015-2024 (dihitung langsung: CKD = ICD-10 N18 pada FKL15A/SDX; dialisis = deskripsi INA-CBG HEMODIALIS/DIALIS/CAPD; biaya = FKL48 verifikasi, tertimbang PSTV15); tata kelola = instrumen kebijakan kunci.

Tabel 0: Pemetaan pilar ke sumber data & status ketersediaan
Pilar (building block) Sumber data utama Status
1. Penyediaan layanan (fasilitas) SIRS Kemenkes 2025-10 (3.275 RS): layanan Hemodialisa, Dialisis/CAPD, Ginjal-Hipertensi, Nefrologi, Transplantasi Kuantitatif (inti)
2. Tenaga kesehatan (HRH) DREAMS/SI-SDMK 2025 (headcount + SIP per faskes): Sp.PD-KGH, Nefrologi, Sp.PD, perawat; denominator BPS Kuantitatif (inti)
3. Sistem informasi DREAMS, SIRS, IRR (Indonesian Renal Registry), SATUSEHAT, BPJS sebagai substrat Naratif + meta
4. Akses obat esensial WHO EML x Fornas (ESA, fosfat binder, antihipertensi, imunosupresan); HTA Watchdog ARC Naratif + parsial
5. Pembiayaan Klaim BPJS reguler 2015-2024 (CKD N18 + INA-CBG dialisis), tertimbang Kuantitatif (inti)
6. Tata kelola Permenkes pelayanan dialisis & ginjal; PNPK; kompilasi regulasi kunci Naratif
Senjang data dilaporkan jujur di tiap pilar; bukan ketiadaan masalah, melainkan ketiadaan data rutin terpilah.

3 Pilar 1, Penyediaan layanan (fasilitas dialisis & CKD)

① Penyediaan Layanan · Unit Dialisis di RS · Gurun Dialisis per Kabupaten · Sebaran Pulau · Kepemilikan
Pertanyaan: Berapa rumah sakit yang menyediakan dialisis (hemodialisa, CAPD) dan layanan ginjal terkait (Ginjal-Hipertensi, Nefrologi, Transplantasi), dan seberapa banyak wilayah yang sama sekali tidak memilikinya. Availability = jumlah unit dialisis; Accessibility = sebaran kabupaten/provinsi (gurun dialisis); Quality = ragam layanan (HD vs CAPD vs transplantasi) & kepemilikan.

Ketersediaan layanan dialisis & CKD di RS , tabel data figur
Layanan RS menyediakan % dari total RS
Hemodialisa 478 14.6
Dialisis/ CAPD 906 27.7
Ginjal dan Hipertensi 797 24.3
Nefrologi 481 14.7
Transplantasi Organ Ginjal 2 0.1
Penyakit dalam 2,954 90.2
Urologi 1,113 34.0
Saraf/Neurologi 2,210 67.5
Rehabilitasi medik 1,909 58.3
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Inti Pilar 1. Hanya 981 RS (30.0%) menyediakan dialisis (HD atau CAPD): 478 RS punya hemodialisa, 906 RS punya layanan Dialisis/CAPD, dan hanya 2 RS di seluruh negeri melakukan transplantasi ginjal. Layanan ginjal khusus (Ginjal-Hipertensi 24.3%, Nefrologi 14.7%) jauh lebih langka daripada Penyakit Dalam umum (90.2%), sehingga perawatan CKD praktis bertumpu pada internis umum, bukan unit ginjal terpadu. Catatan: kolom SIRS = layanan yang dideklarasikan RS, bukan jumlah mesin HD atau akreditasi unit dialisis.

3.1 Cakupan kabupaten (gurun dialisis)

Tabel 1.1: Cakupan Layanan menurut Kabupaten/Kota (gurun dialisis) · Unit: kabupaten (n=514)
Layanan Kab dgn layanan % kab % kab nihil % pop tercakup
Dialisis (HD atau CAPD) 282 54.9 45.1 81.8
Hemodialisa 201 39.1 60.9 68.8
Dialisis/ CAPD 266 51.8 48.2 80.0
Ginjal dan Hipertensi 244 47.5 52.5 73.8
Nefrologi 176 34.2 65.8 61.2
Transplantasi Organ Ginjal 2 0.4 99.6 1.5
Penyakit dalam 455 88.5 11.5 97.0
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15) | SIRS = layanan dideklarasikan RS, bukan jumlah mesin/kapasitas slot dialisis

Gurun layanan dialisis/ginjal per kabupaten , tabel data figur
Layanan % kab ada % kab nihil % pop tercakup
Dialisis (HD atau CAPD) 54.9 45.1 81.8
Hemodialisa 39.1 60.9 68.8
Dialisis/ CAPD 51.8 48.2 80.0
Ginjal dan Hipertensi 47.5 52.5 73.8
Nefrologi 34.2 65.8 61.2
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

3.2 Sebaran pulau

RS dialisis per pulau , tabel data figur
Pulau RS dialisis % nasional Penduduk Per 1 juta
Jawa 598 61.0 158,079,150 3.780
Sumatera 194 19.8 62,259,500 3.120
Kalimantan 68 6.9 17,951,350 3.790
Bali-Nusra 55 5.6 15,934,970 3.450
Sulawesi 47 4.8 21,045,030 2.230
Lainnya/tidak terpetakan 14 1.4 - -
Maluku-Papua 5 0.5 9,168,930 0.550
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

3.3 Per provinsi

RS layanan dialisis per provinsi , tabel data figur
Provinsi Pulau Penduduk 2025 Total RS RS dialisis % RS Per 1 juta
JAWA BARAT Jawa 50,758,990 436 178 40.8 3.510
JAWA TENGAH Jawa 38,233,920 366 140 38.3 3.660
JAWA TIMUR Jawa 42,089,260 444 111 25.0 2.640
DKI JAKARTA Jawa 10,677,990 195 87 44.6 8.150
SUMATERA UTARA Sumatera 15,785,840 207 59 28.5 3.740
BANTEN Jawa 12,537,440 135 49 36.3 3.910
BALI Bali-Nusra 4,461,270 84 37 44.0 8.290
DI YOGYAKARTA Jawa 3,781,550 81 33 40.7 8.730
SUMATERA SELATAN Sumatera 8,928,510 88 28 31.8 3.140
LAMPUNG Sumatera 9,522,900 82 26 31.7 2.730
SULAWESI SELATAN Sulawesi 9,563,130 126 24 19.0 2.510
RIAU Sumatera 6,811,180 81 23 28.4 3.380
KALIMANTAN TIMUR Kalimantan 4,267,610 72 23 31.9 5.390
KALIMANTAN BARAT Kalimantan 5,766,020 58 19 32.8 3.300
KALIMANTAN SELATAN Kalimantan 4,323,340 52 19 36.5 4.390
SUMATERA BARAT Sumatera 5,914,280 80 17 21.2 2.870
ACEH Sumatera 5,625,960 85 15 17.6 2.670
NUSA TENGGARA TIMUR Bali-Nusra 5,742,580 68 10 14.7 1.740
SULAWESI UTARA Sulawesi 2,721,440 60 10 16.7 3.670
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Sumatera 1,550,820 29 9 31.0 5.800
JAMBI Sumatera 3,768,490 45 8 17.8 2.120
NUSA TENGGARA BARAT Bali-Nusra 5,731,120 46 8 17.4 1.400
KALIMANTAN TENGAH Kalimantan 2,845,010 34 7 20.6 2.460
BENGKULU Sumatera 2,138,060 28 6 21.4 2.810
GORONTALO Sulawesi 1,242,250 21 6 28.6 4.830
SULAWESI TENGGARA Sulawesi 2,836,760 40 5 12.5 1.760
KEPULAUAN RIAU Sumatera 2,213,460 13 3 23.1 1.360
MALUKU UTARA Maluku-Papua 1,373,830 23 3 13.0 2.180
SULAWESI TENGAH Sulawesi 3,156,110 41 2 4.9 0.630
MALUKU Maluku-Papua 1,970,560 29 2 6.9 1.010
KALIMANTAN UTARA Kalimantan 749,370 11 0 0.0 0.000
SULAWESI BARAT Sulawesi 1,525,340 16 0 0.0 0.000
PAPUA BARAT Maluku-Papua 1,224,090 25 0 0.0 0.000
PAPUA Maluku-Papua 4,600,450 0 0 0.0 0.000
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

3.4 Kepemilikan

Kepemilikan RS penyedia dialisis , tabel data figur
Kepemilikan Jumlah RS %
SWASTA/LAINNYA 246 25.1
Pemkab 218 22.2
Perusahaan 158 16.1
Organisasi Sosial 94 9.6
Pemkot 56 5.7
Pemprop 49 5.0
Organisasi Islam 38 3.9
POLRI 21 2.1
TNI AD 18 1.8
Kemkes 17 1.7
BUMN 15 1.5
Kementerian Lain 14 1.4
Organisasi Katholik 13 1.3
Organisasi Protestan 13 1.3
Perorangan 5 0.5
TNI AL 2 0.2
TNI AU 2 0.2
Organisasi Budha 1 0.1
Organisasi Hindu 1 0.1
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

3.5 Beban per unit: unit dialisis vs estimasi pasien

Beban estimasi pasien per unit dialisis (12 provinsi tertekan) , tabel data figur
Provinsi RS dialisis Est. pasien dialisis Pasien per unit
SULAWESI TENGAH 2 417 208
MALUKU 2 260 130
KEPULAUAN RIAU 3 292 97
NUSA TENGGARA BARAT 8 757 95
NUSA TENGGARA TIMUR 10 758 76
SULAWESI TENGGARA 5 374 75
JAMBI 8 497 62
MALUKU UTARA 3 181 60
KALIMANTAN TENGAH 7 376 54
SULAWESI SELATAN 24 1,262 53
JAWA TIMUR 111 5,556 50
ACEH 15 743 50
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Senjang data fasilitas (penting). SIRS mencatat apakah RS punya layanan dialisis, tetapi tidak berapa mesin hemodialisa atau slot CAPD per RS, sehingga kapasitas riil (sesi cuci darah per minggu yang dapat dilayani) tidak dapat dihitung dan menjadi senjang utama. Selain itu, klinik dialisis mandiri (non-RS) dan unit hemodialisis satelit yang berkembang pesat tidak seluruhnya tercakup SIRS. Maka kapasitas dialisis sesungguhnya bisa lebih tinggi pada jumlah titik layanan, tetapi distribusi kemungkinan tetap timpang. Hitung mesin HD per RS = langkah lanjut (ekstraksi ASPAK/registri unit dialisis).

4 Pilar 2, Tenaga kesehatan (nefrolog, Sp.PD, perawat dialisis)

② Tenaga Kesehatan · Kepadatan per 100k · Gurun Tenaga · Konsentrasi (Gini) · Jawa vs Luar Jawa · Kota vs Kabupaten
Pertanyaan: Apakah Indonesia punya tenaga untuk merawat CKD dan dialisis, nefrolog (Sp.PD-KGH/subspesialis Nefrologi), penyakit dalam, perawat dialisis, dan seberapa timpang sebarannya. Availability = densitas nasional per 100k; Accessibility = sebaran & gurun tenaga; Quality = bauran subspesialis & izin praktik.

4.1 Kepadatan tenaga nasional

Tabel 2.1: Tenaga CKD/Dialisis Nasional (2025) · Unit: tenaga (headcount + izin praktik)
Tenaga Headcount SIP per 100k pop per 1 juta pop per 100k pasien CKD 1 tenaga melayani (jiwa)
Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 168 395 0.059 0.59 15.543 1,693,089
Nefrologi (subspesialis) 13 30 0.005 0.05 1.203 21,879,918
Penyakit Dalam (Sp.PD) 4,970 11,573 1.747 17.47 459.816 57,231
Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 83,999 88,229 29.531 295.31 7771.440 3,386
Ners (perawat profesional) 184,561 202,157 64.886 648.86 17075.259 1,541
Gizi Klinik (Sp.GK) 510 1,112 0.179 1.79 47.184 557,723
Sp. Patologi Anatomi Subsp. Patologi Ginjal 2 5 0.001 0.01 0.185 142,219,465
Urologi (Sp.U) 664 1,827 0.233 2.33 61.432 428,372
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15) | headcount = posisi per-faskes (bisa ganda); per 100k pasien CKD atas estimasi 0,38% Riskesdas 2018

Tenaga relatif terhadap penduduk vs pasien CKD , tabel data figur
Tenaga Headcount Per 100k pop Per 100k pasien CKD
Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 168 0.1 15.5
Nefrologi (subspesialis) 13 0.0 1.2
Penyakit Dalam (Sp.PD) 4,970 1.7 459.8
Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 83,999 29.5 7,771.4
Gizi Klinik (Sp.GK) 510 0.2 47.2
Urologi (Sp.U) 664 0.2 61.4
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Inti Pilar 2. Indonesia hanya memiliki 181 nefrolog nasional (168 konsultan Ginjal-Hipertensi Sp.PD-KGH + 13 subspesialis Nefrologi), setara 0.64 per 1 juta penduduk atau 1 nefrolog per 1,571,486 penduduk, dan 86.4% kabupaten/kota tidak punya konsultan ginjal (Gini 0.925, hampir sempurna timpang). Perawatan CKD karenanya bertumpu pada penyakit dalam (4,970 Sp.PD, 1.747/100k) dan perawat. Tidak ada kader perawat dialisis bersertifikat yang terpisah di DREAMS; perawat medikal-bedah (83,999) dipakai sebagai proksi terdekat namun bukan ukuran perawat dialisis terlatih sesungguhnya. Transplantasi ginjal nyaris tak ada tenaga (urolog transplantasi & patologi ginjal langka).

4.2 Gurun tenaga & konsentrasi

Tabel 2.2: Cakupan & Konsentrasi Tenaga (gurun tenaga) · Unit: kabupaten (n=514)
Tenaga % kab ada % kab nihil % headcount di Jawa Gini antar-kab
Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 13.6 86.4 63.1 0.925
Nefrologi (subspesialis) 1.9 98.1 84.6 0.984
Penyakit Dalam (Sp.PD) 93.4 6.6 56.5 0.681
Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 99.0 1.0 60.0 0.720
Gizi Klinik (Sp.GK) 32.1 67.9 60.6 0.871
Urologi (Sp.U) 33.3 66.7 70.6 0.841
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15) | Jawa = ~56% populasi nasional sebagai pembanding

Cakupan & maldistribusi tenaga inti , tabel data figur
Tenaga % kab ada % kab nihil % pop tercakup Gini
Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 13.6 86.4 27.2 0.925
Nefrologi (subspesialis) 1.9 98.1 6.7 0.984
Penyakit Dalam (Sp.PD) 93.4 6.6 96.8 0.681
Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 99.0 1.0 97.9 0.720
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

4.3 Per provinsi (nefrolog)

Konsultan ginjal per 100k per provinsi , tabel data figur
Provinsi Pulau Penduduk 2025 Konsultan ginjal (hc) Per 100k
DKI JAKARTA Jawa 10,677,990 33 0.309
DI YOGYAKARTA Jawa 3,781,550 10 0.264
KALIMANTAN UTARA Kalimantan 749,370 1 0.133
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Sumatera 1,550,820 2 0.129
SULAWESI SELATAN Sulawesi 9,563,130 12 0.125
SUMATERA SELATAN Sumatera 8,928,510 8 0.090
BALI Bali-Nusra 4,461,270 4 0.090
BANTEN Jawa 12,537,440 11 0.088
PAPUA BARAT Maluku-Papua 1,224,090 1 0.082
SULAWESI UTARA Sulawesi 2,721,440 2 0.073
MALUKU UTARA Maluku-Papua 1,373,830 1 0.073
ACEH Sumatera 5,625,960 4 0.071
SULAWESI TENGGARA Sulawesi 2,836,760 2 0.071
KALIMANTAN SELATAN Kalimantan 4,323,340 3 0.069
SUMATERA UTARA Sumatera 15,785,840 9 0.057
MALUKU Maluku-Papua 1,970,560 1 0.051
BENGKULU Sumatera 2,138,060 1 0.047
JAWA TENGAH Jawa 38,233,920 18 0.047
KALIMANTAN TIMUR Kalimantan 4,267,610 2 0.047
KEPULAUAN RIAU Sumatera 2,213,460 1 0.045
JAWA TIMUR Jawa 42,089,260 16 0.038
JAWA BARAT Jawa 50,758,990 18 0.035
NUSA TENGGARA BARAT Bali-Nusra 5,731,120 2 0.035
KALIMANTAN BARAT Kalimantan 5,766,020 2 0.035
KALIMANTAN TENGAH Kalimantan 2,845,010 1 0.035
LAMPUNG Sumatera 9,522,900 2 0.021
RIAU Sumatera 6,811,180 1 0.015
SUMATERA BARAT Sumatera 5,914,280 0 0.000
JAMBI Sumatera 3,768,490 0 0.000
NUSA TENGGARA TIMUR Bali-Nusra 5,742,580 0 0.000
SULAWESI TENGAH Sulawesi 3,156,110 0 0.000
GORONTALO Sulawesi 1,242,250 0 0.000
SULAWESI BARAT Sulawesi 1,525,340 0 0.000
PAPUA Maluku-Papua 4,600,450 0 0.000
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

4.4 Per pulau

Densitas tenaga inti per pulau , tabel data figur
Pulau Kader Penduduk Headcount Per 100k
Sulawesi Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 21,045,030 16 0.1
Jawa Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 158,079,150 106 0.1
Kalimantan Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 17,951,350 9 0.1
Sumatera Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 62,259,500 28 0.0
Bali-Nusra Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 15,934,970 6 0.0
Maluku-Papua Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 9,168,930 3 0.0
Sulawesi Penyakit Dalam (Sp.PD) 21,045,030 432 2.1
Bali-Nusra Penyakit Dalam (Sp.PD) 15,934,970 297 1.9
Jawa Penyakit Dalam (Sp.PD) 158,079,150 2,807 1.8
Sumatera Penyakit Dalam (Sp.PD) 62,259,500 1,020 1.6
Kalimantan Penyakit Dalam (Sp.PD) 17,951,350 278 1.5
Maluku-Papua Penyakit Dalam (Sp.PD) 9,168,930 79 0.9
Jawa Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 158,079,150 50,374 31.9
Bali-Nusra Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 15,934,970 5,017 31.5
Sulawesi Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 21,045,030 6,515 31.0
Kalimantan Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 17,951,350 5,328 29.7
Sumatera Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 62,259,500 14,166 22.8
Maluku-Papua Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 9,168,930 1,770 19.3
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

4.5 Kota vs kabupaten

Densitas tenaga: kota vs kabupaten , tabel data figur
Kader Wilayah Penduduk Headcount Per 100k
Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) Kota 60,748,210 125 0.2
Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) Kabupaten 223,690,720 43 0.0
Penyakit Dalam (Sp.PD) Kota 60,748,210 2,774 4.6
Penyakit Dalam (Sp.PD) Kabupaten 223,690,720 2,196 1.0
Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) Kota 60,748,210 43,836 72.2
Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) Kabupaten 223,690,720 40,163 18.0
Urologi (Sp.U) Kota 60,748,210 424 0.7
Urologi (Sp.U) Kabupaten 223,690,720 240 0.1
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

4.6 Konsentrasi Jawa & headcount vs izin praktik

Headcount vs SIP kader inti , tabel data figur
Kader Headcount SIP Rasio SIP/HC
Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 168 395 2.350
Nefrologi (subspesialis) 13 30 2.310
Penyakit Dalam (Sp.PD) 4,970 11,573 2.330
Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 83,999 88,229 1.050
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

5 Pilar 3, Sistem informasi

③ Sistem Informasi · Registri Ginjal · Izin Praktik · Senjang Registri Dialisis
Pertanyaan: Seberapa lengkap pencatatan tenaga, unit dialisis, dan registri pasien yang mendukung perencanaan layanan ginjal.
Tabel 3.1: Registrasi/Izin Praktik (SIP) vs Headcount · proksi kelengkapan pencatatan
Tenaga Headcount SIP Rasio SIP:headcount
Konsultan Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH) 168 395 2.35
Nefrologi (subspesialis) 13 30 2.31
Penyakit Dalam (Sp.PD) 4,970 11,573 2.33
Perawat Medikal Bedah (proksi perawat dialisis) 83,999 88,229 1.05
Urologi (Sp.U) 664 1,827 2.75
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15) | rasio SIP:headcount >1 lazim karena 1 nakes bisa beberapa SIP/lokasi praktik
Substrat sistem informasi yang ada
Beberapa sistem sudah berfungsi dan menjadi tulang punggung analisis ini: DREAMS/SI-SDMK (registrasi tenaga per faskes), SIRS (registrasi RS + layanan), IRR (Indonesian Renal Registry) dari PERNEFRI (registri pasien dialisis), SATUSEHAT (interoperabilitas EHR), dan klaim BPJS (utilisasi & biaya). IRR khususnya adalah aset langka: registri penyakit kronik yang relatif matang di Indonesia.
Senjang sistem informasi. (1) Tidak ada data jumlah mesin hemodialisa per unit yang terpublikasi rutin, sehingga kapasitas slot dialisis nasional tak terukur.
(2) Cakupan IRR bergantung pada pelaporan unit dialisis yang sukarela, sehingga pasien di unit yang tak melapor under-counted.
(3) Tahap CKD (G1-G5) tidak terpilah dalam klaim (hanya kode N18 generik pada sampel ini), menyulitkan pelacakan progresi dan deteksi dini.
(4) Data pra-dialisis (CKD tahap awal di layanan primer) hampir tak terlihat di klaim FKRTL. Perencanaan ginjal karenanya bertumpu pada proksi tenaga, fasilitas, dan klaim, bukan ukuran kebutuhan dan tahap penyakit langsung.

6 Pilar 4, Akses obat esensial (CKD/ESRD)

④ Akses Obat Esensial · Anemia (ESA), Mineral-Bone (fosfat binder), Antihipertensi, Imunosupresan
Pertanyaan: Apakah obat untuk CKD dan komplikasinya tersedia di formularium dan layanan primer, dan apakah penggunaan obat terpantau.
Tabel 4.1: Obat Esensial CKD/ESRD dan Status Formularium (ringkasan kualitatif)
Kelas obat Contoh / indikasi CKD Status Fornas (umum)
Eritropoietin (ESA) Epoetin alfa/beta, darbepoetin, anemia CKD Di Fornas, restriksi (Hb & dosis), tingkat RS
Fosfat binder Kalsium karbonat, sevelamer, hiperfosfatemia Di Fornas (kalsium karbonat luas; sevelamer terbatas RS)
Vitamin D aktif / calcimimetic Kalsitriol, cinacalcet, SHPT (mineral-bone) Sebagian di Fornas (cinacalcet terbatas)
Antihipertensi/RAAS ACEi/ARB (renoprotektif), proteinuria Di Fornas, tersedia LUAS di primer
Antidiabetik (SGLT2i) Dapagliflozin/empagliflozin, renoproteksi Masuk Fornas bertahap, restriksi indikasi
Imunosupresan transplantasi Takrolimus, mikofenolat, pasca-transplantasi Di Fornas, tingkat RS rujukan tersier
Cairan & konsentrat dialisis Dialisat HD/CAPD Tercakup paket INA-CBG dialisis (tarif paket)
Sumber: WHO EML, Fornas, HTA Watchdog ARC (kaskade WHO-EML -> Fornas -> primer). Ringkasan kelas, bukan daftar item lengkap.
Inti Pilar 4 (data terbatas). Obat hulu CKD, terutama antihipertensi/RAAS (ACEi/ARB) renoprotektif, tersedia luas hingga layanan primer dan menjadi tumpuan perlambatan progresi. Sebaliknya, obat spesifik ESRD, eritropoietin (ESA) untuk anemia, fosfat binder, dan vitamin D aktif untuk gangguan mineral-tulang, sebagian besar terkunci di tingkat rumah sakit dengan restriksi Fornas, sehingga kontinuitas di daerah terbatas. SGLT2 inhibitor (renoproteksi pada CKD diabetik) baru masuk bertahap. Cairan/konsentrat dialisis tercakup dalam tarif paket INA-CBG. Senjang khas: tidak ada data dispensing untuk menghitung kepatuhan ESA atau pemantauan anemia per pasien dalam sampel JKN ini.

7 Pilar 5, Pembiayaan (belanja JKN CKD & dialisis)

⑤ Pembiayaan · Belanja JKN CKD + Dialisis per Tahun · 2024 menurut Modalitas, Usia, Jenis Kelamin, Segmen, Keparahan, Geografi
Pertanyaan: Berapa besar dan bagaimana pola pembiayaan CKD dan dialisis, dan siapa yang menanggung beban. Dihitung langsung dari klaim BPJS (tertimbang PSTV15), tidak bergantung laporan sisi permintaan. Availability = besar belanja; Accessibility = siapa terbiayai (segmen); Quality = orientasi (dialisis kuratif vs perawatan CKD hulu).

Belanja CKD & dialisis per tahun , tabel data figur
Tahun CKD total (M) Dialisis (M) CKD non-dialisis (M) Episode CKD Episode dialisis
2,015 1,878.9 0.0 1,878.9 13,386 0
2,016 1,965.3 0.0 1,965.3 17,092 0
2,017 3,949.7 2,870.3 1,079.4 38,657 31,829
2,018 4,668.3 3,502.9 1,165.5 50,664 41,673
2,019 5,921.3 4,467.6 1,453.8 67,663 55,414
2,020 6,168.2 4,909.8 1,258.4 79,298 65,985
2,021 5,950.5 4,810.8 1,139.7 78,742 65,508
2,022 6,508.0 4,954.1 1,553.9 89,940 73,684
2,023 8,170.3 5,796.8 2,373.5 106,441 85,767
2,024 9,887.2 6,842.0 3,045.2 114,327 89,694
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Inti Pilar 5. Belanja JKN untuk CKD tumbuh dari ~Rp 1.9 triliun (2015) menjadi Rp 9.9 triliun (2024), kumulatif ~Rp 55.1 triliun (2015-2024). Prosedur dialisis menyerap 69.2% belanja CKD 2024 (~Rp 6.8 triliun), menjadikannya salah satu kontributor klaim katastrofik terbesar. Beban jatuh berat pada usia produktif dan pada peserta mandiri (PBPU), menandai dampak ekonomi yang dalam. Pola ini menegaskan sistem yang membiayai terapi pengganti ginjal yang mahal di hilir sementara investasi hulu (deteksi dini CKD, kendali hipertensi/diabetes, nefrolog daerah) tertinggal, ruang utama untuk efisiensi dan keadilan.

7.1 Modalitas (dialisis vs CKD non-dialisis), 2024

Belanja CKD 2024 menurut komponen , tabel data figur
Komponen Belanja (M) Episode (tertimbang)
Prosedur dialisis (umum) 7,812.4 7,461,407
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

8 Pilar 6, Kepemimpinan & tata kelola

⑥ Tata Kelola · Regulasi Dialisis & Ginjal · Senjang Kebijakan Hulu CKD
Pertanyaan: Apakah kerangka kebijakan dan kelembagaan untuk CKD dan dialisis memadai dan termutakhirkan, terutama untuk pencegahan hulu.
Tabel 6.1: Instrumen Tata Kelola CKD & Dialisis · ringkasan kebijakan kunci
Instrumen Fokus Status
Permenkes 812/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Standar unit hemodialisa, tenaga, mesin Berlaku, perlu pemutakhiran era CAPD/jejaring
Permenkes 1243/2022 (jejaring & pelayanan ginjal) Penataan layanan ginjal & dialisis Berlaku
INA-CBG paket dialisis (Permenkes tarif JKN) Tarif paket HD/CAPD dalam JKN Berlaku, dimutakhirkan berkala
PNPK/PPK Nefrologi (PERNEFRI) Pedoman tata laksana CKD & dialisis Ada (organisasi profesi), integrasi nasional terbatas
Program pencegahan CKD hulu (deteksi dini di primer) Skrining proteinuria/eGFR, kendali HT/DM Belum baku & terpadu (senjang utama)
Skema CAPD-first / home dialysis nasional Pergeseran ke dialisis biaya-efektif Belum jadi kebijakan terstruktur
Sumber: kompilasi regulasi kunci (Permenkes/tarif/PNPK). Korpus regulasi lengkap di ARC Indonesia Health Policy Review.
Inti Pilar 6. Kerangka kebijakan untuk layanan dialisis ada (Permenkes penyelenggaraan dialisis, jejaring ginjal, tarif paket INA-CBG yang membuat dialisis dapat diakses tanpa biaya langsung pasien). Namun dua senjang menonjol: (1) kebijakan hulu CKD, deteksi dini (skrining eGFR/proteinuria pada penyandang hipertensi dan diabetes di layanan primer) dan kendali faktor risiko, belum menjadi program terstruktur dan terukur; (2) tidak ada strategi nasional eksplisit untuk menggeser ke modalitas yang lebih hemat dan dekat-rumah (CAPD-first / home dialysis), padahal beban biaya hemodialisa rumah sakit besar. Tata kelola masih berorientasi hilir (membiayai dialisis) alih-alih mencegah masuknya pasien baru ke ESRD.

9 Skor AAQ, sintesis kesiapan sistem

★ Ketersediaan, Keterjangkauan, Mutu (AAQ) menurut Pilar
Skor AAQ Sistem Kesehatan CKD & Dialisis Indonesia (2025) · sintesis enam pilar
Pilar Ketersediaan Keterjangkauan Mutu
1 Layanan 981 RS layanan dialisis (30.0%); 2 RS transplantasi 45.1% kab gurun dialisis; 4 prov nol Mesin HD/slot per RS tak terdata; akreditasi unit tak terukur
2 Tenaga 181 nefrolog (0.64/juta) 86.4% kab tanpa konsultan ginjal; Gini 0.93 Bertumpu Sp.PD (4,970); perawat dialisis bersertifikat tak terpisah
3 Informasi DREAMS, SIRS, IRR (PERNEFRI) aktif Data tenaga per kab tersedia Tahap CKD (G1-G5) & jumlah mesin HD tak terpilah
4 Obat RAAS/antihipertensi luas; ESA & binder di Fornas ESA/binder terkunci tingkat RS Tak ada data dispensing/kepatuhan ESA
5 Pembiayaan JKN biayai CKD ~Rp9.9 T (2024) Dialisis 69.2% belanja CKD; beban PBPU/usia produktif Orientasi hilir (dialisis); investasi hulu (cegah CKD) tertinggal
6 Tata kelola Permenkes dialisis & jejaring ginjal ada Tarif paket INA-CBG bebas biaya langsung Program hulu CKD & CAPD-first belum terstruktur
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Sintesis. Sistem kesehatan CKD/dialisis Indonesia menampilkan pola yang konsisten lintas pilar: pembiayaan dan kerangka layanan dialisis ada dan besar, tetapi kapasitas riil (nefrolog, unit dialisis) langka dan terkonsentrasi di Jawa/perkotaan, dengan orientasi ke terapi pengganti ginjal hilir yang mahal alih-alih pencegahan hulu. Tiga senjang struktural: (1) tenaga ginjal nyaris tak ada di daerah (181 nefrolog nasional, 86.4% kabupaten kosong); (2) gurun dialisis (45.1% kabupaten tanpa unit, kapasitas mesin tak terukur); (3) belanja katastrofik dialisis (69.2% belanja CKD) tanpa investasi hulu sepadan. Penguatan perlu bergeser ke deteksi dini CKD di layanan primer, redistribusi nefrolog & perawat dialisis ke luar Jawa, perluasan modalitas dekat-rumah (CAPD), dan registri tahap-CKD untuk perencanaan berbasis kebutuhan.

10 Keterbatasan data

  1. DREAMS headcount = posisi per faskes (tenaga di lebih dari satu faskes terhitung ganda); SIP = izin praktik, bukan tenaga aktif unik. Tidak ada kader “perawat dialisis bersertifikat” terpisah; perawat medikal-bedah dipakai sebagai proksi (bukan ukuran sebenarnya).
  2. Layanan SIRS = layanan yang dideklarasikan RS, bukan jumlah mesin HD atau slot CAPD; klinik dialisis mandiri non-RS mungkin tak seluruhnya tercakup (senjang kapasitas).
  3. Denominator CKD per kabupaten tidak tersedia; kepadatan dilaporkan per 100.000 penduduk total, dengan headline per pasien CKD memakai estimasi prevalensi nasional (0,38% Riskesdas 2018) dan dialisis prevalen proksi IRR ~132/juta.
  4. Pembiayaan dihitung dari Data Sampel BPJS reguler tertimbang (FKL48 verifikasi); FKTP kapitasi tidak termasuk. Modalitas HD vs CAPD tidak dapat dipisah dari deskripsi INA-CBG (uniform “PROSEDUR DIALISIS”); 2015-2016 deskripsi CBG belum terisi sehingga dialisis tampak nol pada dua tahun itu.
  5. Tahap CKD (G1-G5), pemantauan obat (kepatuhan ESA, fosfat), dan indikator mutu dialisis (adequacy Kt/V, akses vaskular, mortalitas) belum dapat dihitung dari data yang tersedia.
## exported

Analisis sisi pasokan sistem kesehatan untuk penyakit ginjal kronik dan dialisis di Indonesia. Pembiayaan dihitung langsung dari klaim BPJS (tidak bergantung pada laporan sisi permintaan). Seluruh kepadatan dinyatakan dengan denominator eksplisit; senjang data dilaporkan terbuka. Counterpart manuscript: Research Center ARC1C, NCD Health System Analysis.