Tentang laporan ini. Ini adalah analisis sisi pasokan (kapasitas sistem kesehatan) untuk pneumonia dan infeksi saluran pernapasan bawah (lower-respiratory infection, kode ICD-10 J12-J18) di Indonesia. Pertanyaannya bukan “berapa banyak pasien yang terlayani”, melainkan apakah sistem punya tenaga (dokter paru, dokter anak, internis, intensivis), fasilitas (layanan paru, ICU/PICU/NICU dengan kemampuan oksigen dan ventilator), obat, informasi, pembiayaan, dan tata kelola untuk merawat pneumonia, dan seberapa timpang sebarannya secara geografis. Pneumonia bersifat bimodal, menimpa terutama balita (sebagian besar dapat dicegah vaksin PCV) dan lansia, dan merupakan salah satu penyebab kematian dan rawat inap akut terbesar. Kerangka: enam pilar sistem kesehatan WHO + sintesis Ketersediaan, Keterjangkauan, Mutu (Availability-Accessibility-Quality, AAQ). Pembiayaan dihitung langsung dari klaim, tidak bergantung pada laporan sisi permintaan.

Peta pilar (WHO building blocks): 1 Penyediaan layanan (RS layanan paru, anak, ICU/PICU/NICU) · 2 Tenaga kesehatan (Sp.P, Sp.A, Sp.PD, intensivis) · 3 Sistem informasi · 4 Akses obat esensial (antibiotik, oksigen, vaksin PCV) · 5 Pembiayaan (belanja JKN pneumonia) · 6 Kepemimpinan & tata kelola · diikuti Skor AAQ dan Keterbatasan data.

1 Ringkasan eksekutif

0.516
Dokter Spesialis Paru (Sp.P) nasional = 0.516 per 100.000 penduduk (1 per 193,759 jiwa). Beban pneumonia berat bertumpu pada internis & dokter anak, bukan tenaga paru khusus.
29.4%
Kabupaten/kota tanpa layanan paru/pulmonologi di RS. Penatalaksanaan pneumonia berat praktis tergantung tenaga umum di luar kota besar.
1,813
RS memiliki PICU (intensif anak) = 1,813 dari 3,275 RS (55.4%). Pneumonia berat pada balita memerlukan dukungan ventilasi yang langka.
30.5%
Kabupaten/kota tanpa satu pun PICU. Anak dengan pneumonia berat harus dirujuk jauh untuk perawatan intensif.
Rp 4.9 T
Belanja JKN untuk pneumonia (J12-J18) pada 2024 (proyeksi nasional tertimbang); biaya rata-rata Rp 3.7 juta per episode. Kumulatif 2015-2024 ~Rp 24.3 triliun.
Temuan inti. Kapasitas sisi pasokan untuk pneumonia di Indonesia menunjukkan pola tenaga paru yang langka dan terkonsentrasi di Jawa dan perkotaan, sementara kemampuan perawatan intensif (terutama PICU untuk anak) timpang antarwilayah, dan beban pembiayaan tumbuh cepat. Indonesia hanya memiliki 1,468 dokter spesialis paru (0.516 per 100.000 penduduk, 1 per 193,759 jiwa), dengan 31.5% kabupaten/kota tanpa dokter paru (Gini 0.712). Layanan paru rumah sakit ada di 1,878 RS (57.3%) dan PICU hanya di 1,813 RS (55.4%), dengan 30.5% kabupaten tanpa PICU. Pada saat yang sama, belanja JKN untuk pneumonia mencapai Rp 4.9 triliun pada 2024, jauh meningkat dari ~Rp 1.3 triliun pada 2015, dengan beban besar pada balita dan lansia (bimodal). Pola ini menunjukkan sistem yang membiayai perawatan pneumonia akut yang mahal di hilir sambil kekurangan kapasitas hulu (imunisasi PCV, deteksi dini, dan tenaga paru/intensif anak di daerah).

2 Fondasi: kerangka, denominator, dan sumber data

Kerangka & denominator

Kerangka enam pilar sistem kesehatan WHO (penyediaan layanan, tenaga kesehatan, sistem informasi, akses obat esensial, pembiayaan, tata kelola). Denominator: proyeksi penduduk BPS 2025 (284,438,930 jiwa, 514 kabupaten/kota). Untuk konteks beban bimodal pneumonia, estimasi penduduk balita (0-4 tahun) = 22,755,114 (8,0% penduduk) dan lansia (>=65 tahun) ~18,488,530 (6,5% penduduk). Kepadatan tenaga dilaporkan per 100.000 penduduk total (konvensi WHO untuk spesialis) dan, untuk tenaga relevan, juga per 100.000 lansia (ditandai).
Sumber: SDM = DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025 (headcount per faskes + izin praktik/SIP); fasilitas = SIRS 2025-10 (3,275 RS, kolom layanan 0/1); pembiayaan = Data Sampel BPJS reguler 2015-2024 (dihitung langsung: pneumonia = ICD-10 J12-J18 pada FKL15A/SDX; biaya = FKL48 verifikasi, tertimbang PSTV15); tata kelola = instrumen kebijakan kunci.

Tabel 0: Pemetaan pilar ke sumber data & status ketersediaan
Pilar (building block) Sumber data utama Status
1. Penyediaan layanan (fasilitas) SIRS Kemenkes 2025-10 (3.275 RS): layanan Paru, Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, ICU/PICU/NICU (proksi oksigen/ventilator) Kuantitatif (inti)
2. Tenaga kesehatan (HRH) DREAMS/SI-SDMK 2025 (headcount + SIP per faskes): Sp.P, Sp.A, Sp.PD, intensivis; denominator BPS Kuantitatif (inti)
3. Sistem informasi DREAMS, SIRS, SIHA/SITB respiratori, ASPAK (alat), SATUSEHAT, BPJS sebagai substrat Naratif + meta
4. Akses obat esensial WHO EML x Fornas (antibiotik, oksigen medis, vaksin PCV/influenza); HTA Watchdog ARC Naratif + parsial
5. Pembiayaan Klaim BPJS reguler 2015-2024 (pneumonia J12-J18), tertimbang Kuantitatif (inti)
6. Tata kelola PNPK pneumonia, program imunisasi PCV, regulasi oksigen medis & ICU; kompilasi regulasi kunci Naratif
Senjang data dilaporkan jujur di tiap pilar; bukan ketiadaan masalah, melainkan ketiadaan data rutin terpilah.

3 Pilar 1, Penyediaan layanan (RS paru, anak, ICU/PICU/NICU)

① Penyediaan Layanan · Layanan Paru & Anak · ICU/PICU/NICU (Oksigen-Ventilator) · Gurun Intensif per Kabupaten · Sebaran Pulau · Kepemilikan
Pertanyaan: Berapa rumah sakit yang menyediakan layanan paru, kesehatan anak, penyakit dalam, dan kemampuan perawatan intensif (ICU/PICU/NICU dengan ventilator) yang krusial untuk pneumonia berat, dan seberapa banyak wilayah yang sama sekali tidak memilikinya. Availability = jumlah unit; Accessibility = sebaran kabupaten/provinsi (gurun intensif); Quality = ragam (paru khusus, PICU/NICU, ventilator).

Ketersediaan layanan pneumonia-relevan di RS , tabel data figur
Layanan RS menyediakan % dari total RS
Paru/Pulmonologi 1,878 57.3
Paru Infeksi 676 20.6
Penyakit dalam 2,954 90.2
Kesehatan anak 2,992 91.4
Radiologi 2,833 86.5
ICU (semua tipe) 3,023 92.3
ICU dengan ventilator 2,640 80.6
PICU (intensif anak) 1,813 55.4
NICU (intensif neonatus) 2,577 78.7
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Inti Pilar 1. Kemampuan perawatan intensif relatif luas tetapi tidak merata: 3,023 RS (92.3%) punya ICU dan 2,640 di antaranya dengan ventilator, namun PICU (intensif anak) hanya 1,813 RS (55.4%), krusial karena pneumonia adalah pembunuh utama balita. Layanan paru/pulmonologi khusus hanya di 1,878 RS (57.3%), jauh lebih jarang daripada layanan penyakit dalam dan kesehatan anak umum, sehingga penatalaksanaan pneumonia bertumpu pada internis dan dokter anak umum. Catatan: kolom SIRS = layanan yang dideklarasikan RS, bukan jumlah tempat tidur ICU, jumlah ventilator, atau kapasitas suplai oksigen.

3.1 Kemampuan inti perawatan pneumonia

Kemampuan inti perawatan pneumonia di RS , tabel data figur
Kemampuan Tipe Jumlah RS % dari RS
ICU (semua tipe) Perawatan intensif 3,023 92.3
Layanan kesehatan anak Layanan klinis 2,992 91.4
Layanan penyakit dalam Layanan klinis 2,954 90.2
ICU dengan ventilator Perawatan intensif 2,640 80.6
NICU (intensif neonatus) Perawatan intensif 2,577 78.7
Layanan paru/pulmonologi Layanan klinis 1,878 57.3
PICU (intensif anak) Perawatan intensif 1,813 55.4
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

3.2 Cakupan kabupaten (gurun intensif)

Tabel 1.1: Cakupan Layanan menurut Kabupaten/Kota (gurun intensif & paru) · Unit: kabupaten (n=514)
Layanan Kab dgn layanan % kab % kab nihil % pop tercakup
ICU (semua tipe) 453 88.1 11.9 96.8
ICU dengan ventilator 427 83.1 16.9 95.2
PICU (intensif anak) 357 69.5 30.5 88.5
NICU (intensif neonatus) 423 82.3 17.7 94.7
Layanan Paru/Pulmonologi 363 70.6 29.4 90.3
Layanan Kesehatan Anak 455 88.5 11.5 97.0
Layanan Penyakit Dalam 455 88.5 11.5 97.0
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15) | SIRS = layanan dideklarasikan RS, bukan jumlah TT ICU/ventilator/kapasitas oksigen

Gurun layanan pneumonia per kabupaten , tabel data figur
Layanan % kab ada % kab nihil % pop tercakup
ICU (semua tipe) 88.1 11.9 96.8
ICU dengan ventilator 83.1 16.9 95.2
PICU (intensif anak) 69.5 30.5 88.5
NICU (intensif neonatus) 82.3 17.7 94.7
Layanan Paru/Pulmonologi 70.6 29.4 90.3
Layanan Kesehatan Anak 88.5 11.5 97.0
Layanan Penyakit Dalam 88.5 11.5 97.0
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

3.3 Sebaran pulau

RS ICU & layanan paru per pulau , tabel data figur
Pulau RS ICU RS layanan paru % nasional ICU Penduduk ICU per 1 juta
Jawa 1,588 1,050 53.6 158,079,150 10.1
Sumatera 671 429 22.7 62,259,500 10.8
Sulawesi 278 123 9.4 21,045,030 13.2
Kalimantan 189 121 6.4 17,951,350 10.5
Bali-Nusra 171 90 5.8 15,934,970 10.7
Maluku-Papua 64 29 2.2 9,168,930 7.0
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

3.4 Per provinsi

RS ICU & layanan paru per provinsi , tabel data figur
Provinsi Pulau Penduduk 2025 Total RS RS ICU RS paru ICU per 1 juta
JAWA TIMUR Jawa 42,089,260 444 431 273 10.2
JAWA BARAT Jawa 50,758,990 436 419 282 8.2
JAWA TENGAH Jawa 38,233,920 366 353 226 9.2
SUMATERA UTARA Sumatera 15,785,840 207 185 156 11.7
DKI JAKARTA Jawa 10,677,990 195 176 136 16.5
BANTEN Jawa 12,537,440 135 130 92 10.4
SULAWESI SELATAN Sulawesi 9,563,130 126 114 60 11.9
SUMATERA SELATAN Sumatera 8,928,510 88 82 29 9.2
DI YOGYAKARTA Jawa 3,781,550 81 79 41 20.9
BALI Bali-Nusra 4,461,270 84 79 46 17.7
RIAU Sumatera 6,811,180 81 77 55 11.3
SUMATERA BARAT Sumatera 5,914,280 80 76 49 12.8
LAMPUNG Sumatera 9,522,900 82 76 34 8.0
ACEH Sumatera 5,625,960 85 74 56 13.2
KALIMANTAN TIMUR Kalimantan 4,267,610 72 64 39 15.0
SULAWESI UTARA Sulawesi 2,721,440 60 57 19 20.9
NUSA TENGGARA TIMUR Bali-Nusra 5,742,580 68 50 15 8.7
KALIMANTAN BARAT Kalimantan 5,766,020 58 48 25 8.3
KALIMANTAN SELATAN Kalimantan 4,323,340 52 45 37 10.4
NUSA TENGGARA BARAT Bali-Nusra 5,731,120 46 42 29 7.3
SULAWESI TENGGARA Sulawesi 2,836,760 40 40 12 14.1
JAMBI Sumatera 3,768,490 45 38 21 10.1
SULAWESI TENGAH Sulawesi 3,156,110 41 35 14 11.1
KALIMANTAN TENGAH Kalimantan 2,845,010 34 27 20 9.5
BENGKULU Sumatera 2,138,060 28 26 12 12.2
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Sumatera 1,550,820 29 26 12 16.8
MALUKU Maluku-Papua 1,970,560 29 24 15 12.2
PAPUA BARAT Maluku-Papua 1,224,090 25 22 7 18.0
GORONTALO Sulawesi 1,242,250 21 19 10 15.3
MALUKU UTARA Maluku-Papua 1,373,830 23 18 7 13.1
SULAWESI BARAT Sulawesi 1,525,340 16 13 8 8.5
KEPULAUAN RIAU Sumatera 2,213,460 13 11 5 5.0
KALIMANTAN UTARA Kalimantan 749,370 11 5 0 6.7
PAPUA Maluku-Papua 4,600,450 0 0 0 0.0
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

3.5 Kepemilikan

Kepemilikan RS dengan ICU , tabel data figur
Kepemilikan Jumlah RS %
SWASTA/LAINNYA 869 28.7
Pemkab 576 19.1
Perusahaan 516 17.1
Organisasi Sosial 282 9.3
Pemprop 141 4.7
Organisasi Islam 118 3.9
Pemkot 117 3.9
TNI AD 74 2.4
Perorangan 68 2.2
POLRI 52 1.7
Organisasi Katholik 43 1.4
Kemkes 39 1.3
Kementerian Lain 34 1.1
BUMN 31 1.0
Organisasi Protestan 24 0.8
TNI AL 19 0.6
TNI AU 18 0.6
Organisasi Budha 1 0.0
Organisasi Hindu 1 0.0
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Senjang data fasilitas (penting). SIRS mencatat apakah RS punya layanan paru, anak, atau ICU/PICU/NICU, tetapi tidak berapa tempat tidur intensif, berapa ventilator, atau kapasitas suplai oksigen (oxygen plant/concentrator) per RS, sehingga kapasitas riil untuk pneumonia berat tidak dapat dihitung dan menjadi senjang utama, terutama mengingat pelajaran pandemi COVID-19 tentang krisis oksigen. Data jumlah ventilator dan oksigen sentral ada di sistem ASPAK (alat kesehatan) yang tidak tercakup di SIRS. Maka kapasitas perawatan pneumonia berat sesungguhnya bisa diukur lebih tepat dengan integrasi ASPAK = langkah lanjut.

4 Pilar 2, Tenaga kesehatan (Sp.P, Sp.A, Sp.PD, intensivis)

② Tenaga Kesehatan · Kepadatan per 100k · Gurun Tenaga · Konsentrasi (Gini) · Jawa vs Luar Jawa · Kota vs Kabupaten
Pertanyaan: Apakah Indonesia punya tenaga untuk merawat pneumonia, dokter paru, dokter anak (pneumonia balita), penyakit dalam, intensivis, dan seberapa timpang sebarannya. Availability = densitas nasional per 100k; Accessibility = sebaran & gurun tenaga; Quality = bauran subspesialis & izin praktik.

4.1 Kepadatan tenaga nasional

Tabel 2.1: Tenaga Pneumonia-Relevan Nasional (2025) · Unit: tenaga (headcount + izin praktik)
Tenaga Headcount SIP per 100k pop per 1 juta pop per 100k lansia 1 tenaga melayani (jiwa)
Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 1,468 3,753 0.516 5.16 7.940 193,759
Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 4,712 10,486 1.657 16.57 25.486 60,365
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 4,970 11,573 1.747 17.47 26.882 57,231
Subspesialis Terapi Intensif (Intensive Care) 249 502 0.088 0.88 1.347 1,142,325
Dokter Spesialis Kedaruratan Medik (Sp.EM) 65 109 0.023 0.23 0.352 4,375,984
Subsp. Emergensi & Rawat Intensif Anak (ERIA) 52 115 0.018 0.18 0.281 5,469,979
Subspesialis Infeksi Paru 38 59 0.013 0.13 0.206 7,485,235
Subspesialis Respirologi 39 76 0.014 0.14 0.211 7,293,306
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15) | headcount = posisi per-faskes (bisa ganda); per 100k lansia atas estimasi 6,5% penduduk

Tenaga relatif terhadap penduduk vs lansia , tabel data figur
Tenaga Headcount Per 100k pop Per 100k lansia
Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 1,468 0.516 7.9
Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 4,712 1.657 25.5
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 4,970 1.747 26.9
Subspesialis Terapi Intensif (Intensive Care) 249 0.088 1.3
Dokter Spesialis Kedaruratan Medik (Sp.EM) 65 0.023 0.4
Subsp. Emergensi & Rawat Intensif Anak (ERIA) 52 0.018 0.3
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Inti Pilar 2. Indonesia hanya memiliki 1,468 dokter spesialis paru (Sp.P) nasional, setara 0.516 per 100.000 penduduk atau 1 dokter paru per 193,759 penduduk, dan 31.5% kabupaten/kota tidak punya dokter paru (Gini 0.712). Pneumonia berat karenanya bertumpu pada dokter anak (4,712 Sp.A, 1.657/100k, untuk pneumonia balita) dan penyakit dalam (4,970 Sp.PD, 1.747/100k, untuk dewasa/lansia). Tenaga intensivis sangat langka (249 subspesialis terapi intensif, 0.088/100k), padahal pneumonia berat membutuhkan dukungan ventilasi. Tidak ada subspesialis respirologi anak terpisah dalam DREAMS; dokter anak umum menjadi tumpuan tata laksana pneumonia anak.

4.2 Gurun tenaga & konsentrasi

Tabel 2.2: Cakupan & Konsentrasi Tenaga (gurun tenaga) · Unit: kabupaten (n=514)
Tenaga % kab ada % kab nihil % headcount di Jawa Gini antar-kab
Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 68.5 31.5 53.9 0.712
Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 92.8 7.2 59.4 0.708
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 93.4 6.6 56.5 0.681
Subspesialis Terapi Intensif (Intensive Care) 15.6 84.4 69.9 0.927
Dokter Spesialis Kedaruratan Medik (Sp.EM) 6.2 93.8 76.9 0.961
Subsp. Emergensi & Rawat Intensif Anak (ERIA) 5.4 94.6 61.5 0.963
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15) | Jawa = ~56% populasi nasional sebagai pembanding

Cakupan & maldistribusi tenaga inti , tabel data figur
Tenaga % kab ada % kab nihil % pop tercakup Gini
Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 68.5 31.5 86.1 0.712
Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 92.8 7.2 96.2 0.708
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 93.4 6.6 96.8 0.681
Subspesialis Terapi Intensif (Intensive Care) 15.6 84.4 35.2 0.927
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

4.3 Per provinsi (dokter paru)

Dokter paru per 100k per provinsi , tabel data figur
Provinsi Pulau Penduduk 2025 Dokter paru (hc) Per 100k
DKI JAKARTA Jawa 10,677,990 165 1.545
ACEH Sumatera 5,625,960 70 1.244
BALI Bali-Nusra 4,461,270 45 1.009
SUMATERA BARAT Sumatera 5,914,280 57 0.964
PAPUA BARAT Maluku-Papua 1,224,090 11 0.899
KALIMANTAN SELATAN Kalimantan 4,323,340 37 0.856
DI YOGYAKARTA Jawa 3,781,550 31 0.820
KALIMANTAN UTARA Kalimantan 749,370 6 0.801
SUMATERA UTARA Sumatera 15,785,840 115 0.729
KALIMANTAN TENGAH Kalimantan 2,845,010 19 0.668
RIAU Sumatera 6,811,180 45 0.661
BANTEN Jawa 12,537,440 75 0.598
MALUKU Maluku-Papua 1,970,560 11 0.558
SULAWESI SELATAN Sulawesi 9,563,130 53 0.554
KEPULAUAN RIAU Sumatera 2,213,460 12 0.542
KALIMANTAN TIMUR Kalimantan 4,267,610 21 0.492
JAWA TIMUR Jawa 42,089,260 203 0.482
BENGKULU Sumatera 2,138,060 10 0.468
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Sumatera 1,550,820 7 0.451
GORONTALO Sulawesi 1,242,250 5 0.402
JAMBI Sumatera 3,768,490 15 0.398
SULAWESI BARAT Sulawesi 1,525,340 6 0.393
JAWA BARAT Jawa 50,758,990 190 0.374
SULAWESI TENGGARA Sulawesi 2,836,760 10 0.353
JAWA TENGAH Jawa 38,233,920 127 0.332
NUSA TENGGARA BARAT Bali-Nusra 5,731,120 18 0.314
LAMPUNG Sumatera 9,522,900 29 0.305
SULAWESI UTARA Sulawesi 2,721,440 8 0.294
MALUKU UTARA Maluku-Papua 1,373,830 4 0.291
KALIMANTAN BARAT Kalimantan 5,766,020 13 0.225
SULAWESI TENGAH Sulawesi 3,156,110 7 0.222
NUSA TENGGARA TIMUR Bali-Nusra 5,742,580 12 0.209
SUMATERA SELATAN Sumatera 8,928,510 18 0.202
PAPUA Maluku-Papua 4,600,450 0 0.000
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

4.4 Per pulau

Densitas tenaga inti per pulau , tabel data figur
Pulau Kader Penduduk Headcount Per 100k
Sumatera Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 62,259,500 378 0.607
Kalimantan Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 17,951,350 96 0.535
Jawa Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 158,079,150 791 0.500
Bali-Nusra Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 15,934,970 75 0.471
Sulawesi Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 21,045,030 89 0.423
Maluku-Papua Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 9,168,930 26 0.284
Jawa Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 158,079,150 2,798 1.770
Bali-Nusra Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 15,934,970 277 1.738
Sulawesi Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 21,045,030 331 1.573
Kalimantan Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 17,951,350 274 1.526
Sumatera Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 62,259,500 909 1.460
Maluku-Papua Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 9,168,930 73 0.796
Sulawesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 21,045,030 432 2.053
Bali-Nusra Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 15,934,970 297 1.864
Jawa Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 158,079,150 2,807 1.776
Sumatera Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 62,259,500 1,020 1.638
Kalimantan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 17,951,350 278 1.549
Maluku-Papua Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 9,168,930 79 0.862
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

4.5 Kota vs kabupaten

Densitas tenaga: kota vs kabupaten , tabel data figur
Kader Wilayah Penduduk Headcount Per 100k
Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) Kota 60,748,210 833 1.371
Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) Kabupaten 223,690,720 635 0.284
Dokter Spesialis Anak (Sp.A) Kota 60,748,210 2,735 4.502
Dokter Spesialis Anak (Sp.A) Kabupaten 223,690,720 1,977 0.884
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) Kota 60,748,210 2,774 4.566
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) Kabupaten 223,690,720 2,196 0.982
Subspesialis Terapi Intensif (Intensive Care) Kota 60,748,210 195 0.321
Subspesialis Terapi Intensif (Intensive Care) Kabupaten 223,690,720 54 0.024
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

4.6 Konsentrasi Jawa & headcount vs izin praktik

Headcount vs SIP kader inti , tabel data figur
Kader Headcount SIP Rasio SIP/HC
Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 1,468 3,753 2.560
Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 4,712 10,486 2.230
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 4,970 11,573 2.330
Subspesialis Terapi Intensif (Intensive Care) 249 502 2.020
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)

5 Pilar 3, Sistem informasi

③ Sistem Informasi · Registri Respiratori · Izin Praktik · Senjang Data Alat (Oksigen/Ventilator)
Pertanyaan: Seberapa lengkap pencatatan tenaga, layanan, alat (ventilator/oksigen), dan surveilans pneumonia yang mendukung perencanaan layanan.
Tabel 3.1: Registrasi/Izin Praktik (SIP) vs Headcount · proksi kelengkapan pencatatan
Tenaga Headcount SIP Rasio SIP:headcount
Dokter Spesialis Paru-Pulmonologi (Sp.P) 1,468 3,753 2.56
Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 4,712 10,486 2.23
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 4,970 11,573 2.33
Subspesialis Terapi Intensif (Intensive Care) 249 502 2.02
Dokter Spesialis Kedaruratan Medik (Sp.EM) 65 109 1.68
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15) | rasio SIP:headcount >1 lazim karena 1 nakes bisa beberapa SIP/lokasi praktik
Substrat sistem informasi yang ada
Beberapa sistem berfungsi dan menjadi tulang punggung analisis ini: DREAMS/SI-SDMK (registrasi tenaga per faskes), SIRS (registrasi RS + layanan), ASPAK (registri alat kesehatan, termasuk ventilator dan suplai oksigen, tidak tercakup di SIRS), SATUSEHAT (interoperabilitas EHR), surveilans ISPA/Pneumonia di puskesmas (SP2TP/komdat) untuk pneumonia balita, dan klaim BPJS (utilisasi & biaya rawat inap). Surveilans pneumonia balita di layanan primer adalah aset penting untuk deteksi dini.
Senjang sistem informasi. (1) Tidak ada data jumlah ventilator dan kapasitas suplai oksigen per RS yang terpublikasi rutin dari SIRS (ada di ASPAK terpisah), padahal krisis oksigen menjadi pelajaran pahit pandemi COVID-19.
(2) Etiologi pneumonia (virus vs bakteri vs jamur) sebagian besar tidak terkode, mayoritas klaim memakai J18 (organisme tidak dijelaskan), menyulitkan kebijakan antibiotik dan vaksin berbasis bukti.
(3) Status vaksinasi PCV tidak tertaut ke episode rawat inap, sehingga fraksi yang dapat dicegah vaksin tak dapat dihitung langsung dari klaim.
(4) Pneumonia balita di layanan primer (puskesmas) tidak terlihat di klaim FKRTL. Perencanaan karenanya bertumpu pada proksi tenaga, fasilitas, dan klaim rawat inap.

6 Pilar 4, Akses obat esensial & vaksin (pneumonia)

④ Akses Obat Esensial & Vaksin · Antibiotik, Oksigen Medis, Vaksin PCV & Influenza
Pertanyaan: Apakah obat dan vaksin untuk pneumonia tersedia di formularium dan layanan primer, dan apakah penggunaannya terpantau.
Tabel 4.1: Obat & Vaksin Esensial Pneumonia dan Status Formularium/Program (ringkasan kualitatif)
Kelas / komoditas Contoh / peran pada pneumonia Status Fornas / program (umum)
Antibiotik lini pertama Amoksisilin, ampisilin; pneumonia komunitas anak & dewasa Di Fornas, tersedia LUAS hingga layanan primer
Antibiotik lini lanjut Seftriakson, levofloksasin, makrolid; pneumonia berat/atipik Di Fornas, sebagian tingkat RS
Oksigen medis Terapi suportif utama hipoksemia pneumonia Komoditas esensial; kapasitas oksigen plant/konsentrator senjang (pelajaran COVID-19)
Vaksin PCV (pneumokokus) Pencegahan pneumonia balita (hulu) Masuk program imunisasi nasional bertahap; cakupan belum merata
Vaksin influenza Pencegahan pneumonia lansia & risiko tinggi Belum jadi program nasional rutin (kelompok terbatas)
Kortikosteroid & suportif Deksametason; manajemen pneumonia berat tertentu Di Fornas, tersedia luas
Bronkodilator/nebulisasi Manajemen suportif distres napas Di Fornas, tersedia luas
Sumber: WHO EML, Fornas, program imunisasi nasional, HTA Watchdog ARC. Ringkasan kelas, bukan daftar item lengkap.
Inti Pilar 4 (data terbatas). Antibiotik lini pertama (amoksisilin) untuk pneumonia komunitas tersedia luas hingga layanan primer, dan menjadi tumpuan tata laksana hulu. Namun dua komoditas penentu hasil pada pneumonia berat menyimpan senjang: oksigen medis, terapi suportif utama hipoksemia, yang kapasitas produksi dan distribusinya terbukti rapuh saat lonjakan pandemi; dan vaksin PCV, instrumen pencegahan pneumonia balita yang paling cost-effective, yang baru diperluas bertahap dengan cakupan belum merata. Vaksin influenza untuk lansia dan kelompok risiko belum menjadi program rutin nasional. Senjang khas: tidak ada data dispensing untuk menilai kesesuaian pemakaian antibiotik (antimicrobial stewardship) maupun status vaksinasi yang tertaut ke episode rawat inap dalam sampel JKN ini.

7 Pilar 5, Pembiayaan (belanja JKN pneumonia)

⑤ Pembiayaan · Belanja JKN Pneumonia per Tahun · 2024 menurut Usia (Bimodal), Jenis Kelamin, Segmen, Keparahan, Kode ICD, Geografi
Pertanyaan: Berapa besar dan bagaimana pola pembiayaan pneumonia, dan siapa yang menanggung beban. Dihitung langsung dari klaim BPJS (tertimbang PSTV15), tidak bergantung laporan sisi permintaan. Availability = besar belanja; Accessibility = siapa terbiayai (segmen/usia); Quality = orientasi (kuratif rawat inap vs pencegahan hulu).

Belanja pneumonia per tahun , tabel data figur
Tahun Belanja (M) Episode (sampel mentah) Biaya/episode (juta) Share rawat inap (%)
2,015 1,321.9 2,131 5.760 53.7
2,016 1,366.3 2,545 5.470 39.9
2,017 1,749.1 5,919 2.950 30.2
2,018 1,630.9 6,684 2.740 29.7
2,019 1,956.7 8,124 2.960 32.8
2,020 1,720.1 6,297 3.370 36.5
2,021 1,840.8 8,495 2.820 29.5
2,022 2,877.1 12,760 3.340 36.1
2,023 4,960.1 16,977 4.100 39.8
2,024 4,916.8 18,173 3.670 35.3
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Inti Pilar 5. Belanja JKN untuk pneumonia tumbuh dari ~Rp 1.3 triliun (2015) menjadi Rp 4.9 triliun (2024), kumulatif ~Rp 24.3 triliun (2015-2024), dengan lonjakan tajam sejak 2022. Biaya rata-rata Rp 3.7 juta per episode (2024) mencerminkan beratnya episode rawat inap pneumonia. Beban bersifat bimodal, jatuh pada balita dan lansia, namun puncak nominal pada usia 45-64 tahun, dan ditanggung terutama oleh peserta PBI dan PBPU (mandiri). Pola ini menegaskan sistem yang membiayai perawatan pneumonia akut yang mahal di hilir sementara investasi hulu (imunisasi PCV pada balita, vaksin influenza lansia, deteksi dini, kapasitas oksigen) belum sepadan, ruang utama untuk efisiensi dan pencegahan.

8 Pilar 6, Kepemimpinan & tata kelola

⑥ Tata Kelola · PNPK Pneumonia · Imunisasi PCV · Regulasi Oksigen Medis & ICU · Senjang Kebijakan Hulu
Pertanyaan: Apakah kerangka kebijakan dan kelembagaan untuk pneumonia memadai dan termutakhirkan, terutama untuk pencegahan hulu (imunisasi) dan kesiapan oksigen.
Tabel 6.1: Instrumen Tata Kelola Pneumonia · ringkasan kebijakan kunci
Instrumen Fokus Status
PNPK/PPK Pneumonia (PDPI, IDAI) Pedoman tata laksana pneumonia dewasa & anak Ada (organisasi profesi), integrasi nasional bervariasi
Program Imunisasi PCV (Permenkes imunisasi) Pencegahan pneumonia balita (hulu, paling cost-effective) Sudah nasional bertahap; cakupan & pemerataan masih senjang
MTBS/ISPA-Pneumonia balita (layanan primer) Deteksi dini & rujukan pneumonia balita di puskesmas Berlaku; mutu pelaksanaan bervariasi antardaerah
Regulasi oksigen medis & kesiapan (pasca-COVID) Kapasitas oksigen plant, distribusi, cadangan Penguatan pasca-pandemi; belum terstandar nasional menyeluruh
Standar ICU/PICU & ventilator (Permenkes pelayanan RS) Standar perawatan intensif untuk pneumonia berat Ada; pemerataan PICU antarwilayah senjang
Vaksin influenza lansia & kelompok risiko Pencegahan pneumonia lansia Belum menjadi program nasional rutin (senjang hulu)
Sumber: kompilasi regulasi kunci (PNPK/imunisasi/pelayanan RS). Korpus regulasi lengkap di ARC Indonesia Health Policy Review.
Inti Pilar 6. Kerangka kebijakan untuk tata laksana pneumonia ada (PNPK dewasa & anak, MTBS/ISPA di layanan primer, tarif paket INA-CBG yang membuat rawat inap dapat diakses tanpa biaya langsung pasien). Namun tiga senjang menonjol pada sisi hulu dan kesiapan: (1) imunisasi PCV, instrumen pencegahan pneumonia balita paling cost-effective, baru diperluas bertahap dengan cakupan belum merata; (2) kesiapan oksigen medis, yang terbukti rapuh saat pandemi, belum terstandar nasional menyeluruh; (3) vaksin influenza lansia belum menjadi program rutin. Tata kelola masih berorientasi hilir (membiayai rawat inap pneumonia) alih-alih mencegah kejadian dan memperkuat kapasitas oksigen/intensif yang merata.

9 Skor AAQ, sintesis kesiapan sistem

★ Ketersediaan, Keterjangkauan, Mutu (AAQ) menurut Pilar
Skor AAQ Sistem Kesehatan Pneumonia Indonesia (2025) · sintesis enam pilar
Pilar Ketersediaan Keterjangkauan Mutu
1 Layanan 3,023 RS ICU (92.3%); PICU 1,813 RS (55.4%) 30.5% kab tanpa PICU; 29.4% kab tanpa layanan paru Jumlah TT ICU/ventilator & kapasitas oksigen tak terdata (SIRS)
2 Tenaga 1,468 dokter paru (0.516/100k) 31.5% kab tanpa dokter paru; Gini 0.71 Bertumpu Sp.A (4,712) & Sp.PD (4,970); intensivis langka (249)
3 Informasi DREAMS, SIRS, ASPAK, surveilans ISPA aktif Data tenaga per kab tersedia Etiologi (J18 dominan), status PCV, jumlah ventilator/oksigen tak terpilah
4 Obat & vaksin Antibiotik lini pertama luas; PCV nasional bertahap Oksigen medis & PCV belum merata Tak ada data dispensing/stewardship antibiotik
5 Pembiayaan JKN biayai pneumonia ~Rp4.9 T (2024) Beban bimodal balita & lansia; PBI/PBPU; Rp3.7 juta/episode Orientasi hilir (rawat inap); investasi hulu (PCV/oksigen) tertinggal
6 Tata kelola PNPK & MTBS ada; PCV program nasional Tarif paket INA-CBG bebas biaya langsung PCV/oksigen/influenza lansia belum terstandar merata
Sumber: DREAMS/SI-SDMK Kemenkes 2025, SIRS 2025-10, BPS proyeksi penduduk 2025, Data Sampel BPJS 2015-2024 (tertimbang PSTV15)
Sintesis. Sistem kesehatan pneumonia Indonesia menampilkan pola konsisten lintas pilar: kerangka layanan dan pembiayaan rawat inap ada dan tumbuh besar, tetapi kapasitas riil (dokter paru, PICU, intensivis, kapasitas oksigen) langka, terkonsentrasi di Jawa/perkotaan, dan timpang antarwilayah, dengan orientasi ke perawatan akut hilir yang mahal alih-alih pencegahan hulu. Tiga senjang struktural: (1) tenaga paru/intensif anak nyaris tak ada di daerah (1,468 dokter paru, 31.5% kabupaten kosong; PICU 30.5% kabupaten kosong); (2) pencegahan hulu belum sepadan (PCV belum merata, vaksin influenza lansia belum rutin); (3) kesiapan oksigen & kapasitas intensif tak terukur (data ventilator/oksigen di luar SIRS). Penguatan perlu bergeser ke perluasan & pemerataan imunisasi PCV, penguatan kapasitas oksigen dan PICU di luar Jawa, redistribusi dokter paru & intensivis, serta surveilans etiologi dan stewardship antibiotik.

10 Keterbatasan data

  1. DREAMS headcount = posisi per faskes (tenaga di lebih dari satu faskes terhitung ganda); SIP = izin praktik, bukan tenaga aktif unik. Tidak ada kader “respirologi anak” terpisah; dokter anak (Sp.A) dipakai sebagai tenaga pneumonia anak.
  2. Layanan SIRS = layanan yang dideklarasikan RS, bukan jumlah tempat tidur ICU/PICU, jumlah ventilator, atau kapasitas suplai oksigen; data alat ada di ASPAK yang tidak tercakup di sini (senjang kapasitas, terutama oksigen).
  3. Denominator pneumonia per kabupaten tidak tersedia; kepadatan dilaporkan per 100.000 penduduk total, dengan headline per lansia memakai estimasi share nasional (6,5%) dan balita (8,0%).
  4. Pembiayaan dihitung dari Data Sampel BPJS reguler tertimbang (FKL48 verifikasi); FKTP kapitasi (termasuk pneumonia balita di puskesmas) tidak termasuk; angka adalah proyeksi nasional dari sampel.
  5. Etiologi pneumonia (virus/bakteri) sebagian besar tak terkode (J18 dominan); status vaksinasi PCV tidak tertaut ke episode rawat inap, sehingga fraksi yang dapat dicegah vaksin tak dapat dihitung langsung.

Analisis sisi pasokan sistem kesehatan untuk pneumonia dan infeksi saluran pernapasan bawah di Indonesia. Pembiayaan dihitung langsung dari klaim BPJS (tidak bergantung pada laporan sisi permintaan). Seluruh kepadatan dinyatakan dengan denominator eksplisit; senjang data dilaporkan terbuka. Counterpart manuscript: Research Center ARC7, Infectious Disease Institute.